Penandatanganan Pakta Integritas Perjanjian Kinerja & Komitmen Bersama Tahun 2026 Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
Senin, 12 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Ibu Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H. mengikuti Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja, dan Komitmen Bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai wujud nyata komitmen pimpinan dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Penandatanganan ini menjadi bentuk kesungguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Melalui pakta integritas dan perjanjian kinerja, diharapkan seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal dengan berpedoman pada prinsip kejujuran, disiplin, dan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
Komitmen bersama ini juga menegaskan sinergi dan keselarasan antara Pengadilan Negeri kotaagung dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta peningkatan kualitas pelayanan peradilan yang berintegritas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Setalah penandatanganan kegiatan dilanjutkan dengan pembinaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas