Zoom Sosialisasi Pengisian LHKPN oleh KPK

Kota Agung, 20 Januari 2026 – Pengadilan Negeri Kota Agung kelas IB mengikuti kegiatan Zoom Sosialisasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari Selasa, 20 Januari 2026.
Kegiatan zoom meeting tersebut dilaksanakan di Ruang Command Center Pengadilan Negeri Kota Agung kelas IB dan diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung,para Hakim, Panitera dan Sekretaris
Dalam kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman teknis mengenai tata cara pengisian dan pelaporan LHKPN secara elektronik, kelengkapan data yang harus diinput, batas waktu pelaporan, serta pentingnya kejujuran dan ketepatan dalam menyampaikan laporan harta kekayaan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas aparatur peradilan.
Zoom Meeting Perisai Badilum Episode ke-13


Senin, 19 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Ibu Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H, didampingi Para Hakim Pengadilan mengikuti kegiatan Zoom Meeting Perisai Badilum Episode ke-13 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Kegiatan ini mengangkat tema “Pengakuan Bersalah, Keadilan Restoratif, dan Pemaafan Hakim”, dengan Narasumber Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA), Dr Prim Haryadi, S.H., M.H., dengan dipandu oleh Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dalam diskusi ini dibahas sejumlah permasalahan secara berurutan, meliputi konsep pengakuan bersalah (plea bargain), pemaafan Hakim (judicial pardon), mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/MKR), pelaksanaan ketentuan peralihan KUHP dan KUHAP, serta pembahasan SEMA Nomor 1 Tahun 2025 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2026.
Penandatanganan Pakta Integritas Perjanjian Kinerja & Komitmen Bersama Tahun 2026 Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
Senin, 12 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Ibu Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H. mengikuti Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja, dan Komitmen Bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai wujud nyata komitmen pimpinan dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Penandatanganan ini menjadi bentuk kesungguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Melalui pakta integritas dan perjanjian kinerja, diharapkan seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal dengan berpedoman pada prinsip kejujuran, disiplin, dan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
Komitmen bersama ini juga menegaskan sinergi dan keselarasan antara Pengadilan Negeri kotaagung dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta peningkatan kualitas pelayanan peradilan yang berintegritas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Setalah penandatanganan kegiatan dilanjutkan dengan pembinaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Penandatanganan Pakta Integritas Perjanjian Kinerja & Komitmen Bersama Tahun 2026 Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas IB


Kota Agung – Dalam rangka memperkuat budaya integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas di lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri (PN) Kota Agung Kelas IB menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja, dan Komitmen Bersama pada Selasa (13/1).
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari agenda awal tahun sekaligus langkah strategis untuk memastikan seluruh aparatur peradilan memiliki kesamaan visi dan komitmen dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.
Kegiatan penandatanganan ini dipimpin langsung oleh Ketua PN Kota Agung Kelas IB, Ita Dhenie Setiyawaty,S.H.,M.H.
Turut hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut seluruh unsur aparatur peradilan, yang meliputi para Hakim, Panitera, Sekretaris, para Panitera Muda, para Kepala Subbagian, para Panitera Pengganti, Jurusita, pegawai, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas