penelusuran perkara dan pos bantuan hukumSurat Masuk dan Keluar

Pengantar Alih Tugas

PN Kota Agung|Pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, bertempat di Aula Pengadilan Negeri Kota Agung diadakan acara Pengantar Alih Tugas untuk masing-masing.....

Selengkapnya

Upacara Peringatan Sumpah Pemuda Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Kota Agung

PN Kota Agung|Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II pada pukul 08.00 WIB seluruh jajaran Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II berkumpul .....

Selengkapnya

ASSESMENT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG KELAS II OLEH TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG

PN Kota Agung| Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sampai hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, Pengadilan Negeri Kota Agung mendapat ......

Selengkapnya

Pelantikan dan Sumpah Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung

PN Kota Agung| Pada hari Senin tanggal 24 September 2018, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kota Agung telah dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung Bapak Japriudin, SH.,M.Hum......

Selengkapnya

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung

BANDAR LAMPUNG | Pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Bapak Ardhi Wijayanto, ......

Selengkapnya

Acara Pengantar Alih Tugas Pengadilan Negeri Kota Agung

Pada hari Senin tanggal 2 April 2018, bertempat di Aula Pengadilan Negeri Kota Agung diadakan acara Pengantar Alih Tugas untuk masing-masing: 1. Bapak Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung .....

Selengkapnya

Assesment Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu dan Pengawasan Bidang

Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sampai hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, Pengadilan Negeri Kota Agung mendapat kunjungan kerja dari Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Hakim Tinggi Pengawas dari ....

Selengkapnya

Penghargaan Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu Pelayanan Pengadilan Dari Mahkamah Agung RI

Pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2017, Pengadilan Negeri Kota Agung menerima sertifikat akreditasi penjamin mutu pelayanan pengadilan yang diserahkan langsung oleh Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali S.H, M.H., selaku....

Selengkapnya

Sosialisasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Peninjauan Aplikasi eskum dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Kunjungan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak H. Mochamad Hatta S.H.,M.H. beserta hakim tinggi Bapak Saurasi Silalahi, S.H.,M.H. dan Ibu DR. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H. beserta KaSubbag Rencana Program dan Anggaran .....

Selengkapnya

Syukuran Tercapainya Akreditasi

Bertempat di Lobi kantor Pengadilan Negeri Kota Agung diadakan acara syukuran akreditasi "A" Excellent yang diperoleh Pengadilan Negeri Kota Agung, Acara ini berlangsung dengan sukacita dibuka oleh Ketua Pengadilan Yunizar Kilat Daya, SH., MH. dan seluruh Hakim dan Pegawai dan tenaga honorer Pengadilan Negeri Kota Agung, pesan yang disampaikan .....

Selengkapnya

Rapat Rutin Bulanan (Januari 2018)

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2018, Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung menyelenggarakan rapat rutin bulanan, dengan agenda untuk mendengarkan laporan-laporan dari para hakim pengawas bidang dan laporan dari para Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata serta laporan Kepala Urusan Bagian.....

Selengkapnya

Pencanangan Zona Integritas

Pada hari Jumat, 5 Mei 2017 pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Pengadilan Negeri Kota Agung telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas bersama jajaran Muspida Kabupaten Tanggamus, Dengan Komitemen Bersama Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan ....

Selengkapnya

Prosedur Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
  1. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan.
  2. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.
  3. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:
    1. bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
    2. bantuan pembuatan dokumen hukum;
    3. advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
    4. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
    5. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.
  4. Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihakpihak tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim.
  5. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.
  6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:
    1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
    2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
    3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
  7. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan.
  8. Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:
    1. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung.
    2. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon.
    3. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak.
    4. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja.
    5. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.
  9. Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses.