penelusuran perkara dan pos bantuan hukumSurat Masuk dan Keluar

UPACARA PERINGATAN KESAKTIAN PANCASILAN TAHUN 2019.

Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Kota Agung pada pukul 08.00 WIB seluruh jajaran .....

Selengkapnya

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN JABATAN SDRI. TETTI HERAWATI SARAGIH, S.H.

Pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang sidang .....

Selengkapnya

APEL KENDARAAN DINAS PADA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG.

Pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019, Bapak Ardhi Wijayanto, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri .....

Selengkapnya

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN JABATAN SDR. JIMI HENDERIYANTO, S.H., M.H.

Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang sidang .....

Selengkapnya

PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG JUARA 1 LOMBA INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG

Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, Pengadilan Negeri Kota Agung meraih juara 1 perlombaan .....

Selengkapnya

UPACARA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KE-74

Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kota Agung melaksanakan Upacara dalam rangka HUT .....

Selengkapnya

UPACARA BENDARA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT REPUBLIK INDONESIA KE-74

Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kota Agung melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka .....

Selengkapnya

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN SDRI. MARTHA DIANA, S.H., M.H. SEBAGAI PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG

Pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kota Agung telah dilaksanakan Pengambilan Sumpah .....

Selengkapnya

EVALUASI KINERJA MELALUI TELECONFERENCE

Kota Agung, 12 Juli 2019, Dalam rangka efektifitas pelayanan dan pembinaan terhadap Pengadilan Negeri se-wilayah hukum .....

Selengkapnya

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN JABATAN PANITERA MUDA PIDANA DAN JURU SITA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG

Pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kota Agung.....

Selengkapnya

RAPAT TIM PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2018

PN Kota Agung|Pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 Pukul 09.30 WIB bertempat di ruang Sidang Utama.....

Selengkapnya

Pengantar Alih Tugas

PN Kota Agung|Pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, bertempat di Aula Pengadilan Negeri Kota Agung diadakan acara Pengantar Alih Tugas untuk masing-masing.....

Selengkapnya

Upacara Peringatan Sumpah Pemuda Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Kota Agung

PN Kota Agung|Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II pada pukul 08.00 WIB seluruh jajaran Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II berkumpul .....

Selengkapnya

Prosedur Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
  1. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan.
  2. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.
  3. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:
    1. bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
    2. bantuan pembuatan dokumen hukum;
    3. advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
    4. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
    5. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.
  4. Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihakpihak tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim.
  5. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.
  6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:
    1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
    2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
    3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
  7. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan.
  8. Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:
    1. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung.
    2. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon.
    3. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak.
    4. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja.
    5. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.
  9. Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses.