penelusuran perkara dan pos bantuan hukumSurat Masuk dan Keluar

Pengantar Alih Tugas

PN Kota Agung|Pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, bertempat di Aula Pengadilan Negeri Kota Agung diadakan acara Pengantar Alih Tugas untuk masing-masing.....

Selengkapnya

Upacara Peringatan Sumpah Pemuda Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Kota Agung

PN Kota Agung|Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II pada pukul 08.00 WIB seluruh jajaran Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II berkumpul .....

Selengkapnya

ASSESMENT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG KELAS II OLEH TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG

PN Kota Agung| Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sampai hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, Pengadilan Negeri Kota Agung mendapat ......

Selengkapnya

Pelantikan dan Sumpah Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung

PN Kota Agung| Pada hari Senin tanggal 24 September 2018, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kota Agung telah dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung Bapak Japriudin, SH.,M.Hum......

Selengkapnya

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung

BANDAR LAMPUNG | Pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Bapak Ardhi Wijayanto, ......

Selengkapnya

Acara Pengantar Alih Tugas Pengadilan Negeri Kota Agung

Pada hari Senin tanggal 2 April 2018, bertempat di Aula Pengadilan Negeri Kota Agung diadakan acara Pengantar Alih Tugas untuk masing-masing: 1. Bapak Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung .....

Selengkapnya

Assesment Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu dan Pengawasan Bidang

Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sampai hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, Pengadilan Negeri Kota Agung mendapat kunjungan kerja dari Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Hakim Tinggi Pengawas dari ....

Selengkapnya

Penghargaan Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu Pelayanan Pengadilan Dari Mahkamah Agung RI

Pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2017, Pengadilan Negeri Kota Agung menerima sertifikat akreditasi penjamin mutu pelayanan pengadilan yang diserahkan langsung oleh Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali S.H, M.H., selaku....

Selengkapnya

Sosialisasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Peninjauan Aplikasi eskum dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Kunjungan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak H. Mochamad Hatta S.H.,M.H. beserta hakim tinggi Bapak Saurasi Silalahi, S.H.,M.H. dan Ibu DR. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H. beserta KaSubbag Rencana Program dan Anggaran .....

Selengkapnya

Syukuran Tercapainya Akreditasi

Bertempat di Lobi kantor Pengadilan Negeri Kota Agung diadakan acara syukuran akreditasi "A" Excellent yang diperoleh Pengadilan Negeri Kota Agung, Acara ini berlangsung dengan sukacita dibuka oleh Ketua Pengadilan Yunizar Kilat Daya, SH., MH. dan seluruh Hakim dan Pegawai dan tenaga honorer Pengadilan Negeri Kota Agung, pesan yang disampaikan .....

Selengkapnya

Rapat Rutin Bulanan (Januari 2018)

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2018, Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung menyelenggarakan rapat rutin bulanan, dengan agenda untuk mendengarkan laporan-laporan dari para hakim pengawas bidang dan laporan dari para Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata serta laporan Kepala Urusan Bagian.....

Selengkapnya

Pencanangan Zona Integritas

Pada hari Jumat, 5 Mei 2017 pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Pengadilan Negeri Kota Agung telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas bersama jajaran Muspida Kabupaten Tanggamus, Dengan Komitemen Bersama Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan ....

Selengkapnya

Perkara Mediasi

Pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Latar Belakang Mediasi Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 .

Beberapa Poin Mediasi/Perdamaian:

  1. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg).
  2. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. 3. Akta/ putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
  3. Akta/ putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  4. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penterjemah (Pasal 131 HIR/Pasal 155 RBg).
  5. Khusus untuk gugatan perceraian, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang sedapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami-istri tersebut.
  6. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan penceraian tersebut harus dicabut, apabila usaha perdamaian gagal maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum.
  7. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator (Pasal 2 ayat (3) PERMA).
  8. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).
  9. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).