penelusuran perkara dan pos bantuan hukumSurat Masuk dan Keluar

Pengantar Alih Tugas

PN Kota Agung|Pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, bertempat di Aula Pengadilan Negeri Kota Agung diadakan acara Pengantar Alih Tugas untuk masing-masing.....

Selengkapnya

Upacara Peringatan Sumpah Pemuda Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Kota Agung

PN Kota Agung|Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II pada pukul 08.00 WIB seluruh jajaran Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II berkumpul .....

Selengkapnya

ASSESMENT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG KELAS II OLEH TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG

PN Kota Agung| Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sampai hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, Pengadilan Negeri Kota Agung mendapat ......

Selengkapnya

Pelantikan dan Sumpah Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung

PN Kota Agung| Pada hari Senin tanggal 24 September 2018, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kota Agung telah dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung Bapak Japriudin, SH.,M.Hum......

Selengkapnya

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung

BANDAR LAMPUNG | Pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Bapak Ardhi Wijayanto, ......

Selengkapnya

Acara Pengantar Alih Tugas Pengadilan Negeri Kota Agung

Pada hari Senin tanggal 2 April 2018, bertempat di Aula Pengadilan Negeri Kota Agung diadakan acara Pengantar Alih Tugas untuk masing-masing: 1. Bapak Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung .....

Selengkapnya

Assesment Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu dan Pengawasan Bidang

Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sampai hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, Pengadilan Negeri Kota Agung mendapat kunjungan kerja dari Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Hakim Tinggi Pengawas dari ....

Selengkapnya

Penghargaan Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu Pelayanan Pengadilan Dari Mahkamah Agung RI

Pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2017, Pengadilan Negeri Kota Agung menerima sertifikat akreditasi penjamin mutu pelayanan pengadilan yang diserahkan langsung oleh Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali S.H, M.H., selaku....

Selengkapnya

Sosialisasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Peninjauan Aplikasi eskum dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Kunjungan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak H. Mochamad Hatta S.H.,M.H. beserta hakim tinggi Bapak Saurasi Silalahi, S.H.,M.H. dan Ibu DR. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H. beserta KaSubbag Rencana Program dan Anggaran .....

Selengkapnya

Syukuran Tercapainya Akreditasi

Bertempat di Lobi kantor Pengadilan Negeri Kota Agung diadakan acara syukuran akreditasi "A" Excellent yang diperoleh Pengadilan Negeri Kota Agung, Acara ini berlangsung dengan sukacita dibuka oleh Ketua Pengadilan Yunizar Kilat Daya, SH., MH. dan seluruh Hakim dan Pegawai dan tenaga honorer Pengadilan Negeri Kota Agung, pesan yang disampaikan .....

Selengkapnya

Rapat Rutin Bulanan (Januari 2018)

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2018, Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung menyelenggarakan rapat rutin bulanan, dengan agenda untuk mendengarkan laporan-laporan dari para hakim pengawas bidang dan laporan dari para Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata serta laporan Kepala Urusan Bagian.....

Selengkapnya

Pencanangan Zona Integritas

Pada hari Jumat, 5 Mei 2017 pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Pengadilan Negeri Kota Agung telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas bersama jajaran Muspida Kabupaten Tanggamus, Dengan Komitemen Bersama Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan ....

Selengkapnya

Perkara Pelanggaran Lalu-lintas

Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2013, perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) merupakan jenis perkara terbesar, yaitu 3.214.119 atau 96,40% dari 3.386.149 perkara pidana selama 2013. Jumlah perkara tilang pada 2012 juga besar, yaitu 3.282.032 perkara atau 96,51% dari keseluruhan perkara pidana sebesar 3.400.727 perkara.

Bisa dibayangkan, jika sekitar 3 juta orang pelanggar tersebut harus menempuh sidang tilang setiap tahunnya menemui pengalaman buruk di Pengadilan, setidaknya terdapat 3 juta persepsi negatif yang berkembang di masyarakat mengenai Pengadilan. Harus diakui bahwa persepsi tentang pengadilan yang ditemui pada sidang perkara tilang bisa dengan mudah menyebar ke kelompok masyarakat yang lebih luas.

Berkaca dari berbagai pemberitaan media massa yang ada selama ini, tidak sedikit keluhan dan persepsi negatif terhadap pengadilan yang muncul dari sidang perkara tilang. Dari sebuah artikel koran, pernah diberitakan bahwa seorang petugas Pengadilan Negeri bersikap tidak sopan kepada pengurus surat tilang karena kelelahan mengurus sidang tilang seharian penuh (Harian Waspada, 25 November 2011). Kondisi pelayanan pengadilan dalam perkara tilang diperburuk dengan menjamurnya calo kasus-kasus tilang.

Data Survei integritas pelayanan publik yang diselenggarakan KPK pada 2012 juga menyatakan bahwa sidang tilang di seluruh PN di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Palu dikelola di bawah standar. Temuan ini diperkuat oleh Ketua MA 2009—2012, Harifin A. Tumpa, yang mengeluhkan volume kerja dari perkara tilang sangat besar sebagai penyebabnya; yang pada akhirnya membuat banyak pengadilan kewalahan. Sumber daya pengadilan banyak tersedot oleh perkara tilang, padahal perkaranya sendiri bersifat sederhana atau sumir.

Dalam menyikapi keadaan di atas, beberapa opsi solusi sempat diusulkan oleh berbagai pihak. Pertama, keinginan untuk mempertahankan beban kerja perkara tilang di pengadilan, tetapi dengan perbaikan-perbaikan tertentu dalam penyelenggaraannya. Kedua, mengeluarkan atau mengurangi perkara tilang dari beban kerja pengadilan, khususnya bagi perkara di mana pelanggar mengakui kesalahannya (uncontested cases).

Beban kerja pengadilan yang terlalu besar di perkara tilang yang sumir akan menjadi disinsentif bagi hakim, panitera, dan staf pengadilan lain untuk berfokus meningkatkan kualitas kerjanya (lewat putusan yang konsisten dan argumentatif) saat menangani perkara-perkara substansial yang lebih luas dampaknya bagi masyarakat. Perkara tilang selama ini menjadikan konsentrasi dan sumber daya pengadilan terlalu banyak tersedot oleh urusan yang sederhana.

Kondisi tersebut mendorong Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang MA) bersama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) melaksanakan Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang di Pengadilan. Penelitian itu bertujuan antara lain mengindentifkasi kendala yang dihadapi pengadilan dalam menyelenggarakan sidang tilang dan merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan sidang tilang.

Penelitian dilakukan dalam kurun waktu Oktober 2013 sampai dengan Juni 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, observasi, dan wawancara mendalam. Lokasi observasi dan pengumpulan data wawancara meliputi PN Medan dan PN Binjai, PN Jakarta Timur, PN Surabaya, PN Ternate dan PN Palu. Selain itu, tim peneliti—yang merupakan gabungan antara peneliti PSHK dan peneliti Puslitbang—juga mengadakan focus group discussion untuk melakukan konfirmasi dan pendalaman terhadap data yang sudah diperoleh. Setelah menyelesaikan rancangan laporan penelitian pada 14 Mei 2014, tim peneliti mengadakan audiensi dengan Ketua MA dan Pimpinan MA untuk melaporkan dan mengkonsultasikan hasil penelitian. Audiensi itu ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan seminar pada 17 Juni 2014.

 

Sumber : http://www.pshk.or.id/id/penelitian/alternatif-pengelolaan-perkara-pelanggaran-lalu-lintas-di-pengadilan/