penelusuran perkara dan pos bantuan hukumSurat Masuk dan Keluar

Pengantar Alih Tugas

PN Kota Agung|Pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, bertempat di Aula Pengadilan Negeri Kota Agung diadakan acara Pengantar Alih Tugas untuk masing-masing.....

Selengkapnya

Upacara Peringatan Sumpah Pemuda Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Kota Agung

PN Kota Agung|Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II pada pukul 08.00 WIB seluruh jajaran Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II berkumpul .....

Selengkapnya

ASSESMENT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG KELAS II OLEH TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG

PN Kota Agung| Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sampai hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, Pengadilan Negeri Kota Agung mendapat ......

Selengkapnya

Pelantikan dan Sumpah Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung

PN Kota Agung| Pada hari Senin tanggal 24 September 2018, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kota Agung telah dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung Bapak Japriudin, SH.,M.Hum......

Selengkapnya

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung

BANDAR LAMPUNG | Pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Bapak Ardhi Wijayanto, ......

Selengkapnya

Acara Pengantar Alih Tugas Pengadilan Negeri Kota Agung

Pada hari Senin tanggal 2 April 2018, bertempat di Aula Pengadilan Negeri Kota Agung diadakan acara Pengantar Alih Tugas untuk masing-masing: 1. Bapak Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung .....

Selengkapnya

Assesment Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu dan Pengawasan Bidang

Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sampai hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, Pengadilan Negeri Kota Agung mendapat kunjungan kerja dari Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Hakim Tinggi Pengawas dari ....

Selengkapnya

Penghargaan Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu Pelayanan Pengadilan Dari Mahkamah Agung RI

Pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2017, Pengadilan Negeri Kota Agung menerima sertifikat akreditasi penjamin mutu pelayanan pengadilan yang diserahkan langsung oleh Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali S.H, M.H., selaku....

Selengkapnya

Sosialisasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Peninjauan Aplikasi eskum dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Kunjungan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak H. Mochamad Hatta S.H.,M.H. beserta hakim tinggi Bapak Saurasi Silalahi, S.H.,M.H. dan Ibu DR. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H. beserta KaSubbag Rencana Program dan Anggaran .....

Selengkapnya

Syukuran Tercapainya Akreditasi

Bertempat di Lobi kantor Pengadilan Negeri Kota Agung diadakan acara syukuran akreditasi "A" Excellent yang diperoleh Pengadilan Negeri Kota Agung, Acara ini berlangsung dengan sukacita dibuka oleh Ketua Pengadilan Yunizar Kilat Daya, SH., MH. dan seluruh Hakim dan Pegawai dan tenaga honorer Pengadilan Negeri Kota Agung, pesan yang disampaikan .....

Selengkapnya

Rapat Rutin Bulanan (Januari 2018)

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2018, Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung menyelenggarakan rapat rutin bulanan, dengan agenda untuk mendengarkan laporan-laporan dari para hakim pengawas bidang dan laporan dari para Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata serta laporan Kepala Urusan Bagian.....

Selengkapnya

Pencanangan Zona Integritas

Pada hari Jumat, 5 Mei 2017 pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Pengadilan Negeri Kota Agung telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas bersama jajaran Muspida Kabupaten Tanggamus, Dengan Komitemen Bersama Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan ....

Selengkapnya

Peraturan dan Kebijakan
Digantinya SEMA 10/2010 dengan Perma 1/2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo.

Mengacu kepada SEMA 10/2010, masyarakat yang ingin berperkara secara prodeo pertama-tama harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa, lurah, atau pejabat yang setingkat dengan itu. Masyarakat juga bisa membawa Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau sejenisnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

Berikutnya, dokumen itu diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan/permohonan di pengadilan saat mendaftarkan perkara. Setelah itu, majelis hakim yang menangani perkara tersebut membuat putusan sela untuk memutuskan apakah permohonan berperkara secara prodeo itu dikabulkan atau tidak.

Jika permohonan itu dikabulkan, maka proses berperkara secara prodeo dilanjutkan hingga perkara diputus. Namun jika permohonan itu tidak dikabulkan, maka penggugat/pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela. Bila tidak dipenuhi, gugatan/permohonan tersebut akan dircoret dari daftar perkara.

Sementara itu, mengacu kepada Perma 1/2014, mekanisme pembebasan biaya perkara lebih sederhana. Masyarakat yang ingin berperkara secara cuma-cuma tetap diharuskan membawa SKTM atau Jamksesmas atau dokumen lain untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, lalu mendaftarkan gugatan/permohonannya ke pengadilan. Tapi ia tidak harus terlebih dahulu mengikuti sidang dan menunggu putusan sela untuk mengetahui apakah permohonannya untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara dikabulkan atau tidak.

Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera/sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan panitera/sekretaris itu diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Namun jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.

 

  1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
  2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan